Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) 1948 tertulis: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. (“Everyone is entitled to all rights of freedom,… without discrimination on any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”).
Menurut To Serve and Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, International Committee of the Red Cross, Geneva. (1998). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Hak Azasi Manusia adalah Hak Hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut dapat dilanggar tetapi tidak dapat dihapuskan.
Menurut Ralph Crawshaw dalam bukunya Human Rights & The Police.Hak Azasi Manusia adalah hak-hak yang melekat dengan keberadaan kita sebagai manusia. Hak-hak ini memungkinkan kita mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Hak-hak ini juga melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologis.
Menurut UU No. 39 Th. 1999 Pasal 1 No. 1, Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Azasi Manusia

a. Magna Charta, tahun 1215 di Inggris

Pada masa Raja John Lackland (1199-1216), para bangsawan Inggris menyusun Magna Carta (1215) yang berisi petugas keamanan dan pemungut pajak akn menghormati hak-hak penduduk, larangan penuntutan tanpa bukti-bukti yang sah, larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenangnya. Apabila seseorang terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya selanjutnya melahirkan :
1) Peradilan – proses hukum dan peradilan yang adil
2) Berlakunya sistem hukum Common law The Great Charter of Liberties (1297)

b. Petition of Rights 1628 di Inggris

Merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja dihadapan parlemen. Secara umum ini menuntut hak-hak sebagai berikut :
a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
b. Warga Negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya
c. Tentara tidak boleh menggunakan hokum perang daam keadaan damai
c. Habeas Corpus Act 1679 di Inggris
Merupakan isi dokumen hokum yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya sebagai berikut :

  • Menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam tiga hari setelah penahanan.
  • Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

c. Bill of Rights, tahun 1689 di Inggris

Dokumen hukum yang ditandatangani Raja William III ini, Berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak-hak parlemen. Hak tersebut adalah pembuatan undang-undang harus dengan persetujuan parlemen. Pemungutan pajak harus persetujuan parlemen dan parlemen berhak merubah keputusan Raja. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercyaannya masing-masing.

d. Declarations of independence, tahun 1776 di Amerika

Deklarasi ini merupakan suatu kesepakatan dari kongres yang mewakili 13 negara yang bersatu, dan dideklarasikan pada tanggal 4 juli 1776. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika tersebut termuat kalimat “ … bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka diciptakan oleh tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan”.

e. Declarations des droit de I’hommes du citoyen, tahun 1789 di Prancis

Merupakan suatu dokumen HAM di perancis, yang dicetuskan oleh Jean Jacques Rousseau dan Lafayette untuk melawan kesewenang-wenangan diawal revolusi Prancis. Dokumen ini berisi tentang pernyataan atas Kebebasan (Liberte), Kesamaan (Egalite), dan Persaudaraan atau kesetiakawanan (Fraternite).
f. Four Freedom Of Franklin D. Roosevelt, tahun 1941 di Amerika Serikat
Menurut Franklin D. Roosevelt Presiden Amerika Serikat ada empat macam kebebasan yang harus dimiliki manusia adalah :

  • Bebas berbicara dan berpendapat (freedom of speech and expression)
  • Bebas beragama (freedom of religion)
  • Bebas dari ketakutan (freedom of fear)
  • Bebas dari kemiskinan. (freedom of wanty)

g. Universal declaration of human rights (UDHR/Piagam PBB),10 Desember 1948

Perang dunia II berakhir dengan jatuhnya korban yang sangat banyak, perang tersebut dimenangkan pihak sekutu yang mengalahkan Jepang, Jerman dan Italia. Konflik, perang, dan pembunuhan yang terjadi dalam perang II menyebabkan lahirnya Piagam PBB (UDHR). Piagam ini memuat 30 pasal, dalam 1 pasal disebutkan bahwa “ sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. 30 pasal UDHR dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

  • Hak politik dan yuridis
  • Hak-hak atas martabat dan integritas manusia
  • Hak-hak social,ekonomi,budaya

3. Macam Hak Asasi Manusia

Beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut :
a. Thomas hobbes, menurut Thomas hobbes bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup.
b. Jhon locke, menurut jhon locke hak asasi meliputi hak hidup,kemerdekaan dan hak milik.
c. Secara umum hak asasi dikasifikasikan sebagai berikut :

  • Hak asasi pribadi (personal rights)
  • Hak asasi politik (political rights)
  • Hak asasi ekonomi (property rights)
  • Hak social dan kebudayaan (social and culture rights)
  • Hak mendapatkan pengayoman dan pelakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)
  • Hak asasi mendapatkan perlakuandalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *